Anggota Badan Legislasi DPR RI Azis Subekti menilai reforma agraria tidak boleh berhenti pada redistribusi tanah dan pemberian kepastian hak, tetapi harus dihubungkan dengan penguatan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Azis mengatakan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria perlu memberi perhatian besar pada pemberdayaan masyarakat setelah penataan dan redistribusi tanah dilakukan. Menurut dia, reforma agraria semestinya menjadi jalan agar rakyat tidak hanya memiliki tanah, tetapi juga memiliki kemampuan produksi, organisasi ekonomi, akses pasar, dan masa depan dari tanah yang mereka miliki.
“Reforma agraria harus menjadi jalan agar rakyat bukan hanya memiliki tanah, tetapi juga memiliki kemampuan produksi, organisasi ekonomi, pasar dan masa depan dari tanah tersebut,” kata Azis dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Ia menilai reforma agraria juga perlu diintegrasikan dengan akses permodalan, kelembagaan koperasi, kepastian pasar, serta hilirisasi hasil produksi. Integrasi itu, menurut dia, dibutuhkan agar penerima manfaat reforma agraria tidak berhenti sebagai pemilik tanah, melainkan mampu meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi dalam struktur perekonomian.
“Tanah saja tidak cukup. Orang miskin yang memperoleh tanah tanpa modal, teknologi, organisasi, dan pasar dapat berubah menjadi pemilik aset yang tetap miskin,” ujarnya.
MBG disebut bisa menjadi pasar bagi produsen lokal
Azis menyoroti bahwa MBG menciptakan kebutuhan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan, mulai dari beras, telur, sayuran, ikan, buah, susu hingga daging. Jika sebagian kebutuhan itu dipasok oleh petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM di daerah, ia menilai belanja program gizi juga dapat menciptakan pasar bagi produsen lokal.
“MBG dapat menjadi jangkar pasar bagi ekonomi lokal. Anak-anak memperoleh makanan bergizi, sementara petani, peternak dan nelayan di sekitarnya mendapatkan kepastian permintaan,” ucapnya.
Dalam pandangannya, KDKMP dapat berperan menghimpun produksi masyarakat, menyediakan sarana produksi, pergudangan, dan logistik, sekaligus mempertemukan produsen kecil dengan pasar dalam skala yang lebih besar.
Usul rencana ekonomi wilayah dalam kawasan reforma agraria
Azis juga menekankan bahwa tahap berikutnya dari hilirisasi harus memberi manfaat langsung kepada produsen. Ia mengingatkan agar hilirisasi tidak hanya memindahkan pabrik lebih dekat ke petani, sementara petani tetap menjadi pemasok bahan mentah dengan posisi tawar rendah.
Karena itu, ia mengusulkan agar wilayah prioritas reforma agraria tidak hanya memiliki peta pembagian tanah, tetapi juga rencana ekonomi wilayah yang mencakup komoditas unggulan, pembiayaan, kelembagaan koperasi, pembeli, pergudangan, hingga industri pengolahan.
Menurut dia, pendekatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah membangun ekonomi dari desa dan memperkuat ketahanan pangan nasional. “Produsen harus memperoleh bagian dari nilai tambah,” katanya.
Sumber: ANTARA
