LIVEMinggu, 8 November 2026
Ayo Dukung Produk UMKM IndonesiaKLIK DI SINI
BREAKING NEWS
Beranda›DPR›Anggota DPR Puji Gubernur Sumut Larang ASN Gunakan Vape
DPR

Anggota DPR Puji Gubernur Sumut Larang ASN Gunakan Vape

Anggota DPR puji kebijakan Gubernur Sumut larang ASN gunakan vape

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan mendukung kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution yang melarang aparatur sipil negara (ASN) menggunakan rokok elektrik atau vape. Menurut Hinca, aturan tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, terutama karena Sumatera Utara masih disebut sebagai provinsi dengan jumlah pengguna narkoba nomor satu di Indonesia.

“Dibutuhkan langkah tegas dalam pemberantasan narkoba, termasuk di lingkungan pemerintahan,” kata Hinca di Medan, Sumatera Utara, Ahad.

Larangan berlaku bagi ASN hingga pegawai BUMD

Larangan itu dituangkan dalam Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/3/INST/2026 tentang Pelarangan Vape atau Rokok Elektrik di Sumut. Instruksi tersebut diterbitkan pada 3 Juni 2026 dan ditujukan kepada seluruh bupati serta wali kota se-Sumatera Utara.

Ketentuan tersebut tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga non-ASN dan pegawai badan usaha milik daerah (BUMD). Pelaksanaannya mencakup pengawasan serta penerapan sanksi disiplin bagi aparatur yang melanggar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hinca menilai lingkungan pemerintahan harus menjadi contoh dalam menjalankan kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat. Ia menyebut langkah pencegahan seperti larangan penggunaan vape perlu mendapat dukungan karena pemerintah dituntut hadir untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman narkoba.

Menurut dia, kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan penindakan setelah pelanggaran atau kejahatan terjadi. Pencegahan juga dilakukan dengan mempersempit peluang penyalahgunaan narkotika sejak awal.

Vape dinilai berpotensi menjadi media penyamaran

Hinca mengatakan persoalan rokok elektrik di Indonesia telah menjadi perhatian karena cairan vape berpotensi disalahgunakan sebagai media penyamaran zat narkotika. Karena itu, larangan di lingkungan pemerintahan dinilai relevan sebagai salah satu langkah untuk mencegah risiko tersebut.

Ia mengingatkan agar kebijakan itu tidak berhenti sebagai aturan tertulis. Pengawasan dan sosialisasi, kata Hinca, harus dilakukan secara konsisten supaya seluruh aparatur memahami tujuan larangan serta menjalankannya sesuai ketentuan.

“Yang terpenting, kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan disertai pengawasan. Jangan sampai aturan hanya tertulis di atas kertas. Sosialisasi juga diperlukan agar seluruh aparatur memahami tujuan larangan, dan melaksanakannya sesuai ketentuan,” ujar dia.

Hinca juga menyebut kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Menurut dia, Bobby Afif Nasution disebut sebagai gubernur pertama yang mengambil langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk cairan.

Selain mendukung pelaksanaan instruksi gubernur, Hinca mendorong agar aturan tersebut ditingkatkan menjadi produk hukum atau peraturan daerah. Dengan status hukum yang lebih kuat, ia menilai pengawasan dan penindakan terhadap aparatur yang melanggar dapat dilakukan secara lebih ketat.

“Saya apresiasi dan dukung penuh langkah Gubsu (Sumut) BN (Bobby Nasution) larang ASN sentuh vape,” tutur Hinca.

Source link

Penulis

Redaksi DPR

Redaksi DPR KabarDPR bertugas menyajikan pemberitaan seputar DPR RI, rapat komisi, sidang paripurna, legislasi, anggaran, fungsi pengawasan, serta aktivitas pimpinan dan anggota DPR. Setiap informasi disusun dengan mengedepankan akurasi, keberimbangan, konteks kebijakan, dan kepentingan publik.