Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta pemerintah menindak tegas warga negara asing (WNA) yang terbukti melanggar aturan atau mengganggu ketertiban di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penghuni merasa aman di lingkungan tempat tinggalnya.
“Jangan sampai warga justru merasa terancam atau tidak nyaman di lingkungan tempat tinggalnya. WNA yang terbukti melanggar aturan atau meresahkan harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Yanuar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pemeriksaan dokumen dan aktivitas WNA
Pernyataan itu disampaikan setelah operasi pengawasan Direktorat Jenderal Imigrasi di Apartemen Kalibata City pada Rabu (21/10) malam hingga Kamis (22/10) dini hari. Dalam operasi yang dilakukan menyusul aduan masyarakat tersebut, petugas mengamankan 45 WNA.
Menurut Yanuar, hasil operasi tidak boleh berhenti pada pengamanan. Ia meminta Ditjen Imigrasi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keabsahan dokumen para WNA, kesesuaian aktivitas mereka dengan izin tinggal, serta kemungkinan penyalahgunaan fasilitas keimigrasian.
“Jangan sampai izin tinggal yang diberikan negara justru disalahgunakan untuk aktivitas yang tidak sesuai peruntukannya,” ujar legislator yang membidangi urusan imigrasi dan hak asasi manusia itu.
Ia menegaskan, setiap pelanggaran yang terbukti harus diproses berdasarkan ketentuan hukum. Salah satu bentuk tindakan yang dapat ditempuh ialah deportasi apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.
Koordinasi penanganan pengaduan penghuni
Operasi tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai aktivitas WNA yang dinilai telah mengganggu dan menimbulkan keresahan. Karena itu, Yanuar mendorong penguatan koordinasi antara Ditjen Imigrasi, kepolisian, pemerintah daerah, serta pengelola apartemen.
Koordinasi itu diperlukan untuk mendukung pengawasan di kawasan hunian sekaligus memastikan pengaduan penghuni ditangani secara tepat. Yanuar juga meminta laporan mengenai dugaan pelecehan, intimidasi, maupun tindakan lain yang mengganggu keamanan segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pembuktian hukum.
Meski mendukung penegakan hukum, Yanuar mengingatkan agar proses tersebut tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Ia meminta aparat tidak menggeneralisasi seluruh WNA berdasarkan kewarganegaraan, serta tetap memperhatikan ketentuan perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka.
“Kita harus tegas terhadap pelanggaran, bukan terhadap kewarganegaraan seseorang. Indonesia tetap menghormati HAM, tetapi setiap orang yang berada di wilayah Indonesia wajib menghormati hukum dan ketertiban umum,” katanya.
Yanuar berharap kejadian di Kalibata City menjadi bahan evaluasi bagi Ditjen Imigrasi untuk memperkuat pengawasan lanjutan di kawasan hunian yang memiliki konsentrasi penghuni asing tinggi. “Jangan menunggu keresahan berkembang menjadi persoalan keamanan yang lebih serius. Pengawasan harus diperkuat sejak dini,” ujarnya.



