KABAR DPR – Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto menyesalkan perbuatan oknum pejabat negara hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belakangan ini menjadi sorotan tajam di masyarakat. Banyak masyarakat yang juga kecewa atas perilaku tersebut hingga buntut pada ajakan untuk tidak membayar pajak.
Oleh sebab itu, ia mendorong agar para pejabat publik dan ASN menjadi teladan yang baik dan melaksanakan peranya menjadi kontrol sosial masyarakat.
Baginya, sorang pejabat khususnya ASN harus bisa mencontohkan sikap serta perbuatan yang baik dan sesuai dengan peraturan UU tentang ASN.
“Di dalam UU tercantum jelas kalau ASN memiliki tanggung jawab dalam menjaga integritas, harus menjaga akuntabilitasnya dalam mengelola harta dan kekayaannya bahkan lebih lanjut pejabat atau ASN harus mampu menjadi teladan,” kata Didik Mukrianto dalam keterangannya, Jumat (17/3/2023).
“Diharapkan juga para pejabat negara ini mampu menjadi kekuatan moral yang kemudian bisa dijadikan pedoman atau panutan masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menyesalkan ajakan untuk tidak membayar pajak akibat ulah serta perilaku para pejabat yang menyimpang dari jalannya peraturan UU yang berlaku. Sehingga, tak heran jika masyarakat merasa kecewa dengan perbuatan yang kerap di perlihatkan ke publik.
“Fenomena ini jelas mencederai rasa kesetiakawanan publik. Karena bagaimana mungkin secara logika, pejabat yang di gaji menggunakan uang rakyat malah memamerkan kekayaannya. Tetapi di lain sisi masih banyak rakyat yang masih kesusahan untuk mendapatkan kesejahteraan,” jelasnya.
Didik beraharap kedepannya harus ada political will bagi setiap pejabat negara dan ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang jujur dan transparan. Hal ini penting di lakukan sehingga masyarakat bisa menaruh kepercayaan kepada pemerintah.
Selain political will, Didik juga mengharapkan ada tindak lanjut yang baik (action will). Hal ini juga harus di dukung dengan pelaksanaan inspektorat pengawas yang mengawasi di setiap lini pemerintahan.
Sehingga, menurutnya hal ini bisa nantinya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, dan amanah serta jauh dari perilaku merugikan rakyat dan negara.
“Fakta yang kita hadapi memang political will saja tidak cukup tapi juga harus diikuti dengan action will, apakah hanya penegakan hukum,” harapnya.
“Di setiap institusi negara kan selalu ada yang namanya pengawasan selalu ada namanya inspektorat pengawasan internal ini harus dipastikan berjalan dengan optimal. Ingat bahwa pengawasan dan pembinaan di setiap institusi pemerintah ini adalah subsistem yang paling utama dari keseluruhan pembinaan di kementerian/lembaga,” sambung Didik.
Terakhir, ia juga mengharapkan adanya keinginan dan aksi yang kuat dari pemerintah agar bisa menjaga integritas lembaga negara dan pegawai yang ada di dalamnya. Hal itu, demi mencegah potensi penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of Power) dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan.
Baca Artikel Lainnya di Google Berita
