Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memetakan cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemetaan itu dinilai penting untuk mengetahui jumlah penerima manfaat serta perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah disetujui dan beroperasi di wilayah tersebut.
Irma menyoroti perlunya data yang jelas agar Komisi IX DPR RI dapat memahami sejauh mana program MBG menjangkau masyarakat di wilayah 3T. Menurut dia, informasi mengenai penerima manfaat dan SPPG juga dibutuhkan untuk menghitung kebutuhan program di daerah dengan kondisi geografis dan akses layanan yang berbeda dari wilayah lain.
“Apakah BGN sudah memetakan jalan? Sudah ada peta jalannya, penerima manfaatnya berapa dan SPPG yang sudah disetujui berapa? Karena ini penting untuk Komisi IX pahami, ketahui, juga biar kita bisa hitung, berapa sih kebutuhan di 3T?,” ujar Irma dikutip di Jakarta, Jumat.
Ia meminta BGN memastikan data pelaksanaan MBG di wilayah 3T dapat diketahui secara jelas agar perkembangan program di daerah tersebut bisa dipantau. Dalam pandangannya, pemetaan cakupan akan membantu melihat seberapa jauh program itu sudah berjalan dan kebutuhan apa saja yang masih perlu dipenuhi.
Selain soal cakupan MBG, Irma juga meminta BGN bekerja sama dengan aparat keamanan dan Kementerian Kesehatan dalam menangani kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Permintaan itu disampaikan sebagai bagian dari perhatian terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Pengalihan penerima manfaat
Sebelumnya, BGN menghapus 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima Program MBG dan mengalihkannya ke kelompok yang lebih membutuhkan, termasuk wilayah 3T. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa seluruh satuan pendidikan tersebut terdiri atas sekolah internasional maupun sekolah swasta kalangan atas.
Sumber: ANTARA



