Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memberikan pandangannya terkait situasi politik Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, berdasarkan laporan V-Dem Institute, Indonesia tidak lagi digolongkan sebagai negara demokrasi elektoral, melainkan otoritarianisme elektoral. Usman juga menyoroti kurangnya langkah persuasif dalam menangani korban tewas selama unjuk rasa Agustus lalu, yang menyebabkan kurangnya keadilan dan investigasi atas kasus tersebut.
Selain itu, Usman juga mengkritik ketidakmampuan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, khususnya terkait kasus-kasus pelanggaran HAM. Namun, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa fungsi pengawasan tetap berjalan dengan baik. Meskipun begitu, Wihadi mengakui bahwa pemerintahan saat ini masih dalam tahap transisi dan masih membutuhkan perbaikan.
Prabowo-Gibran, yang telah satu tahun memimpin Indonesia, telah meluncurkan sejumlah program strategis pemerintahannya, meskipun masih menuai kritik dari berbagai pihak. Survei menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan belum memenuhi ekspektasi publik, terutama terkait dengan penegakan hukum dan komunikasi kebijakan yang dinilai kurang memadai.
Meski demikian, Prabowo melaporkan capaian positifnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Meskipun angka tersebut menurun, Prabowo tetap mengakui bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi dan diperbaiki. Selama sidang kabinet paripurna, Prabowo menyatakan keinginannya untuk terus memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi rakyat Indonesia demi mencapai kesejahteraan yang lebih baik.
