LIVEMinggu, 8 November 2026
Ayo Dukung Produk UMKM IndonesiaKLIK DI SINI
BREAKING NEWS
Beranda›berita›Komnas HAM Didorong Membuka Penyelidikan Projustisia atas Kasus Kuda Tuli 30 Tahun
berita

Komnas HAM Didorong Membuka Penyelidikan Projustisia atas Kasus Kuda Tuli 30 Tahun

Amnesty International: 30 Tahun Kudatuli, Negara Belum Hadirkan Keadilan

Pada 27 Juli 1996, peristiwa penyerangan yang dikenal sebagai Kudatuli telah melintasi usia 30 tahun. Menghadapi kenyataan bahwa negara hingga saat ini belum memberikan keadilan bagi para korban dan keluarga korban peristiwa tersebut, Amnesty International Indonesia menyinggung dugaan impunitas yang masih mengendap. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menyoroti fakta baru terkait lokasi kuburan jenazah yang tidak dikenal korban Kudatuli.

Peristiwa Kudatuli mengacu pada penyerbuan kantor DPP PDI di Jakarta Pusat, yang diyakini sebagai salah satu bentuk represi pada era Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Menyikapi hal ini, Amnesty International mendorong Komnas HAM untuk segera menggelar penyelidikan projustisia sesuai mandat UU Pengadilan HAM No. 26 tahun 2000 dengan transparansi.

Peran Komnas HAM dan DPR dalam Kasus 27 Juli 1996

Usman Hamid menyatakan urgensi Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan projustisia yang dapat membuka tabir kejanggalan dan mencari keadilan bagi korban Kudatuli. Menyikapi kasus ini, Komnas HAM sebelumnya telah mengidentifikasi enam bentuk pelanggaran HAM yang terjadi. Namun, pihak Amnesty International Indonesia memberikan tekanan pada pemerintah dan DPR untuk bertindak lebih proaktif.

Desakan agar DPR segera mengusulkan Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc atas kasus 27 Juli 1996 menjadi sorotan. Hal ini juga disusul dengan penegasan bahwa membiarkan kasus ini tidak terselesaikan adalah sama dengan memberikan ruang bagi negara untuk melanggengkan impunitas.

Sekilas tentang Kudatuli

Peristiwa Kudatuli menandai penyerbuan kantor PDI yang terjadi pada 1996 di Jakarta. Peristiwa ini melibatkan konflik antara kelompok pendukung Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi. Amnesty International telah merilis laporan tiga hari setelah peristiwa tersebut terjadi, mencatat adanya jumlah besar korban luka, tewas, dan hilang.

Hasil penyelidikan Komnas HAM menyebutkan data yang berbeda terkait jumlah korban, namun kesimpulan bahwa terdapat enam bentuk pelanggaran HAM tetap konsisten. Pemerintah sempat menggelar pengadilan, namun vonis yang dijatuhkan hanya terhadap seorang warga sipil sedangkan perwira militer yang terlibat dinyatakan bebas.

Permintaan pemerintah untuk membuka kembali penyelidikan dan pengadilan terkait kasus Kudatuli menjadi salah satu titik penting yang ditekankan oleh berbagai pihak, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menilai bahwa hal ini merupakan kewajiban moral negara terhadap warganya.

Source link

Penulis

Redaksi berita

Akun redaksi KabarDPR untuk kategori berita.